TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra membeberkan hal-hal yang menjadi ganjalan partainya untuk berkoalisi mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019. Yusril menilai, Prabowo-Sandiaga tak memiliki format koalisi yang jelas dan bisa menguntungkan partai-partai pendukung di pemilihan legislatif.
Baca: Yusril Pengacara Jokowi, Erick Thohir: Tak Ada Deal Politik
Yusril mengaku pernah diajak Sandiaga menjadi bagian tim pemenangan. Dia pun menanyai Sandiaga bagaimana agar sesama calon anggota legislatif dari partai koalisi tak saling berebut di lapangan. Yusril menyebut, dia sebagai caleg PBB bahkan bisa 'digergaji' oleh caleg Gerindra di daerah pemilihan yang sama.
"Pak Sandi kaget waktu saya tanya begitu. Dia bilang, kami enggak pernah terpikir apa yang disampaikan Pak Yusril ini," kata Yusril kepada Tempo, Kamis malam, 8 November 2018.
Yusril menuturkan, dia memberi tahu Sandiaga bahwa hal tersebut harus dia pikirkan bersama Prabowo sebagai pemimpin koalisi. Kata dia, Sandiaga berjanji akan membicarakan persoalan ini dengan Prabowo.
Mantan Menteri Hukum dan HAM ini mengatakan, sistem pemilu serentak 2019 ini memerlukan formula khusus yang harus dibahas partai-partai yang berkoalisi. Yusril meminta Prabowo dan Sandiaga mencari cara agar partai koalisi tak saling berebut suara di pileg. "Sehingga semua partai happy memperjuangkan Prabowo-Sandi," ujarnya.
Baca: Kubu Jokowi Dekati Yusril Ihza Mahendra Sejak September Lalu
Format yang adil dan proporsional, menurut Yusril, penting agar partai-partai pendukung juga memperoleh keuntungan dari koalisi. Terlebih calon presiden dan wakil presiden sama-sama berasal dari Partai Gerindra.
Yusril juga mengungkit pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief soal politik dua kaki, yakni membagi kekuatan untuk pileg dan pilpres. Demokrat bahkan membuka peluang dispensasi untuk kadernya di daerah untuk tidak mengampanyekan Prabowo-Sandiaga secara terbuka jika hal tersebut dirasa tak menguntungkan. Semisal, di daerah-daerah yang menjadi kantong suara Joko Widodo. "Keresahan itu ada di dalam koalisi," ujar pakar hukum tata negara ini.
Yusril mengatakan, format yang adil dan proporsional itu juga menyangkut kesepakatan pembagian kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah pemilu rampung. Dia berujar kursi di legislatif ini penting demi menyokong pemerintahan Prabowo-Sandiaga seumpama memenangi pilpres tahun depan.
